Sertifikat pendidik (dosen) dengan nomor registrasi 11100100606710 telah ku dapatkan, moga menjadi dosen profesional di bidang Ilmu Antropologi

Minggu, 12 Februari 2012

Artikel Jurnal Perempuan: Penjajahan Simbolis Perempuan Minang


Jurnalis Kontributor: Nur Azizah
Wednesday, 05 December 2007



Jurnal perempuan.com-Padang. Padang menganut sistem matrilineal namun tidak mengakui sistem matriarkal, kekuasaan perempuan. Padahal salah satu kearifan lokal masyarakat Minangkabau adalah gelar Bundo Kanduang yang merupakan representasi keperkasaan perempuannya. Akhir-akhir ini peran Bundo Kanduang seolah semakin kehilangan gaungnya. Dia tidak lagi menjadi sumber kebijakan, justru sasaran kebijakan. Terbukti dengan munculnya instruksi walikota tentang Wajib Jilbab, Perda Maksiat dan Perda Zakat. Bahkan belakangan pemerintah setempat pun tengah menggodok Raperda tentang Tanah Ulayat yang justru semakin menghilangkan keberadaan dan peranan perempuan Minang.

Kondisi ini sudah menyimpang jauh dari muasal sistem matrilinieal yang dianut ini. Wisran Hadi, sejarahwan dan budayawan kota Padang ketika dijumpai di kediamannya mengulas kembali asal mula tersebut. “Cikal bakal sistem matrilineal terjadi ketika para laki-laki pergi untuk berburu dan berperang. Mereka meninggalkan para perempuannya, sehingga perempuanlah yang mengatur dan menjaga harta, tanah dan kampungnya.” Sementara itu Dosen Antropologi Universitas Andalas Padang Lucky Zamzami menggarisbawahi, “Jadi, sebenarnya kearifan lokalnya adalah bagaimana peran perempuan itu bisa memenej keluarga luas, keluarga besarnya dalam mendukung segala hal yang berkaitan dengan segala kekuasaan dari segi harta dan tanah. Jadi semuanya mereka memiliki kakuasaan itu.”

Lucky menambahkan, itulah alasannya Bundo Kanduang diartikan sebagai perempuan yang ditinggikan dalam adat. Dia bisa mengatur semua kekuasaan kaum, suku, juga harta, dan tanah, tanpa dukungan laki-laki.


Lantas, bagaimana posisi Bundo Kanduang di tataran adat? Desi Musfinawati, Direktur Yayasan Sysipus Padang menyatakan, selain sistem pemerintahan, di Minang sendiri mempunyai sistem adat yang disebut dengan Ampek Jinae, yang terdiri dari Datuk, Penghulu, Labai juga Bunda Kanduang.

Namun, Desi mengungkapkan, ada pengabaian terhadap keterlibatan perempuan dalam ruang musyawarah. “Ketika proses pengangkatan datuk, perempuan tidak diperbolehkan masuk ke ruangan musyawarah. (Mereka) harus duduk di luar ruangan yang terpisah dari datuk dan ninik mamak tadi. Dan ketika perempuan masuk ke ruangan itu, mereka langsung menghentikan pembicaraan. Kasihan sekali perempuan. Memang perempuan apa?” ujar Desi geram.

Kondisi perempuan Minang semakin terpuruk ketika Perda-perda menempatkan mereka perempuan sebagai sasaran kebijakan, terutama Perda tentang tanah ulayat yang sedang dibahas. Lusi Herlina, wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menyatakan, salah satu pasal di Ranperda itu memuat bahwa tanah ulayat bisa disertifikasikan atas nama mamak kepala waris. Itu artinya betul-betul akan mengambil kekuatan strategis perempuan Minang yang merupakan satu-satunya kekuatan asas matrilineal, bahwa semua tanah ulayat tinggi, tanah ulayat kaum dimiliki perempuan. “Karena hak atas kepemilikan tanah itu akan berpindah maka kekuatan strategisnya tidak ada lagi. Dan itu akan semakin membuat rentan posisi perempuan Minang. (Dulu) paling tidak dengan dia menjadi pemilik tanah ulayat, itu memberi mereka peluang untuk lebih bisa bertahan hidup. Karena kalaupun suami, misalnya menikah lagi atau bagaimana, mereka masih punya tanah (sawah) untuk digarap.”* 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar